[ad_1]

 

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan peraturan terkait pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah (ore) yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Kebijakan moratorium ekspor nikel tersebut pada dasarnya merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah mineral melalui hilirisasi. Namun Undang-Undang Minerba yang telah berusia 10 tahun itu mengalami banyak tantangan dalam upaya mewujudkan industrialisasi minerba di dalam negeri.

Dengan alasan perlunya masa transisi, Pemerintah telah beberapa kali memberikan relaksasi ekspor mineral seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2017, di mana bagi perusahaan yang telah melakukan proses pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan atau smelter diberikan kelonggaran ekspor mineral hingga 31 Desember 2021. Melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11 tahun 2019, pemberlakuan aturan tersebut kemudian dipercepat, di mana larangan ekspor nikel kadar rendah akan berlaku mulai 1 Januari 2020. Sehingga mulai waktu tersebut, semua nikel yang akan dikirim ke luar negeri harus melalui fasilitas smelter terlebih dahulu.

Kasubdit Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral Kementerian ESDM, Andri Budhiman menyampaikan, percepatan aturan larangan ekspor bijih nikel kadar rendah ini dilakukan untuk mengejar momentum pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Kebijakan ini juga memperhatikan jumlah cadangan terbukti dan jaminan pasokan bijih nikel kadar rendah untuk persiapan percepatan industri mobil listrik.

Andri memaparkan, cadangan terbukti untuk komoditas nikel nasional Indonesia sebesar 698 juta ton dan hanya menjamin suplai bijih nikel bagi fasilitas pemurnian selama 7,3 tahun. Sementara cadangan terkira yang mencapai 2,8 miliar ton masih memerlukan peningkatan faktor pengubah, seperti kemudahan akses, perizinan (izin lingkungan) dan keekonomian (harga) untuk meningkatkan cadangan terkira menjadi terbukti, sehingga dapat memenuhi kebutuhan fasilitas pemurnian selama 42,67 tahun.

“Dengan umur cadangan tersebut belum dapat memenuhi umur keekonomian fasilitas pemurnian, sehingga pemerintah perlu mengambil upaya antisipatf berupa kebijakan baru, yaitu penghentian rekomendasi ekspor bijih nikel kadar rendah yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Selain itu, pengaturan kebijakan juga bertujuan menjaga kebutuhan bijih nikel kadar rendah sebagai bahan baku baterai untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,” kata Andri Budhiman, di acara diskusi publik “Moratorium Ekspor Nikel dan Hilirisasi Mineral Dalam Negeri” yang digelar Indef, di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Seperti diketahui, saat ini negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berupaya untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik. Untuk Indonesia, ditargetkan 20% penggunaan kendaraan listrik dari pangsa pasar pada tahun 2025.

Berdasarkan hasil kajian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Andri memaparkan 40% dari total biaya manufaktur mobil listrik adalah dari baterai. Baterai kendaran listrik menggunakan tipe baterai lithium ion dengan bahan baku katodanya adalah Nikel, Cobalt, Lithium, Mangan, dan Aluminium. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang mempunyai bahan baku terbaik di dunia untuk memproduksi baterai lithium ion, yaitu bijih nikel kadar rendah dan cobalt yang tinggi.

“Pemanfaatan nikel kadar rendah sebagai bahan baku baterai menjadi prioritas sesuai Peraturan Presiden tentang percepatan program kendaran bermotor listrik berbasis baterai. Sisi suplai Indonesia memiliki potensi yang besar dan dari sisi pemanfaatan saat ini berada pada momentum yang sangat tepat, sehingga dapat melengkapi rantai suplai industri nikel yang berbasis sumber daya alam. Total kebutuhan bijih nikel kadar rendah pada tahun 2021 akan mencapai 27 juta ton per tahun. Sehingga kebijakan ekspor nikel kadar rendah perlu diatur kembali menjadi hanya sampai 31 Desember 2019, supaya tata niaga penjualan bijih nikel dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” papar Andri.

Ditambahkan oleh Kepala Subdirektorat Industri Logam Bukan Besi Kementerian Perindustrian, Sri Bimo Pratomo, Kementerian Peridustrian juga terus mendukung peningkatan nilai tambah produk logam (hilirisasi industri) dengan cara memberikan insentif fiskal dan fasilits lainnya dalam rangka pengembangan industri nasional. Dengan adanya teknologi yang dapat mengolah mineral nikel kadar rendah untuk diambil logam cobalt-nya sebagai bahan baku baterai, maka pembangunan industri Hydro Metallurgy semakin berkembang yang berimplikasi pada ketersediaan bahan baku bijih nikel kadar rendah.

Di samping itu, teknologi blast furnace yang mampu mengolah mineral nikel kadar rendah untuk menghasilkan stainless stell kadar rendah juga sudah berjalan di Indonesia, seperti di Cilegon, Konawe dan Morowali, juga membutuhkan ketersediaan bahan baku bijih nikel kadar rendah.

“Dengan adanya moratorium ekspor nikel, ini akan menjamin ketersedian dan sustainability bahan baku industri,” ujar Sri Bimo.

=

Sumber: BeritaSatu.com



[ad_2]

>>Artikel Asli<<

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here