[ad_1]

Cyberthreat.id – Kumpulan asosiasi/organisasi mengeluarkan pernyataan menolak keras Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 (PP PSTE). Revisi dikirimkan kepada sejumlah asosiasi/organisasi dalam versi dokumen tertanggal 2 Agustus 2019 dari PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Setelah kami mempelajari draft tersebut, kami berkesimpulan bahwa isi draft revisi PP 82/2012 sangat kontradiktif dengan pesan-pesan yang disampaikan Bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo,” demikian keterangan pers kumpulan asosiasi/organisasi yang diterima Cyberthreat.id, Kamis (17 Oktober 2019).

Asosiasi atau organisasi yang menyatakan penolakan diantaranya Indonesia Data Center Provider Organizaton (IDPRO), Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), Asosiasi Peranti Lunak Telematika Indonesia (ASPILUKI), Indonesia ICT Institute serta induk asosiasi sektor ICT Indonesia, Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL).

Adapun kontroversi di dalam revisi PP 92/2012 berada di Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi:

“Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dapat mengelola, memproses dan/atau menyimpan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia.”

Kumpulan asosiasi dan organisasi menilai pasal yang bersangkutan membuat negara tidak akan dapat melindungi “data kita” atau kekayaan data milik masyarakat Indonesia.

Indonesia ke depan tidak akan memiliki kedaulatan data karena Pemerintah memberikan lampu hijau kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan aplikasi-aplikasi yang berasal dari negara lain untuk bisa menyimpan data di luar wilayah Indonesia.

“Dan itu berarti isi Revisi PP 82/2012 sangat bertentangan dengan arahan Presiden.”

Sebelumnya Presiden Jokowi dalam sejumlah pidato kenegaraan kerap menyampaikan sikap Pemerintah soal kedaulatan data serta pentingnya data yang merupakan komoditas baru setelah era minyak bumi.

Pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019 di hadapan anggota DPR RI dan DPD RI, Presiden Jokowi menyatakan data termasuk jenis kekayaan baru, yang kini lebih berharga dari minyak.

“Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak, karena itu kedaulatan data harus diwujudkan hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi”.

Kemudian pada saat Pidato Sambutan dalam Peresmian Palapa Ring tanggal 14 Oktober 2019 di Istana Negara. Presiden Jokowi meminta jajarannya berhati-hati dalam menyikapi sisi negatif dari era digital. Kehadiran teknologi digital, kata presiden, bisa dimanfaatkan negara lain untuk mengintip seberapa besar peluang bisnis di Indonesia.

Presiden juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati karena saat ini Aplikasi yang berasal dari negara lain diam-diam telah mengumpulkan data dari masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat Indonesia sebagai pasar/konsumen bagi produk-produk dari negara lain. Presiden dengan tegas menyatakan:

“Jangan sampai data kita, selera konsumen, selera pasar diketahui oleh negara lain, sehingga mereka bisa menggerojoki kita dengan produk-produk sesuai selera yang kita.”



[ad_2]

>>Artikel Asli<<

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here