Liputan6.com, Jakarta – Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya mengatakan salah satu fokus Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yakni menggenjot kinerja sektor manufaktur. Hal ini dia jelas dalam paparan pidato Presiden Joko Widodo di hari pelantikan, Minggu (20/10).

“Visi Presiden Jokowi di periode kedua sebenarnya satu, make manufacture great again. Memang dengan sektor manufaktur bisa menyerap tenaga kerja dan bisa menghasilkan produk-produk yang diekspor. Sehingga rupiah kita bisa lebih stabil,” kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Senin (21/10).

Terkait fokus tersebut dia menegaskan pentingnya ketahanan energi. Sebab pasokan energi penting dalam pengembangan manufaktur.

“Untuk sektor sektor manufaktur ini bisa berkembang pasti perlu energi. Kemarin jalan (infrastruktur) sudah dibikin, sekarang energinya. Jangan sampai demand-nya terus meningkat tapi supplay terus menurun,” tegas dia.

Untuk membenahi energi, lanjut Berly, terdapat sejumlah pekerjaan rumah alias PR yang harus dikerjakan Jokowi-Amin. Salah satunya basis hukum yang kuat.

“Mungkin belum diselesaikan, PR untuk UU Migas revisi. Karena yang sudah dibatalkan di MK tahun 2004, 15 tahun belum kuat dasar penggantinya masih berupa Perpres atau PP. Ini harus jadi prioritas ke depan buat revisi UU Migas,” ungkapnya.

Kepastian hukum dapat memberikan jaminan bagi investor yang mau menanamkan modal di sektor hulu migas. Berkaca dari negara-negara tetangga, yang dapat menarik investasi, meskipun saat ini minyak dunia menurun harganya.

“Kita lihat di Thailand, Vietnam itu meningkat bahkan India pun naik. Dalam kondisi turun pun negara lain pun bisa memperbaiki atau bisa menarik investor. Saya kira balik ke konsisten, kredibilitas, kepastian hukum yang perlu kita tingkatkan,” ujar dia.

Dengan begitu, Indonesia dapat mengambil keuntungan atau memanfaatkan pola naiknya investasi setelah pilpres. “Polanya begitu polanya pilpres plus 1 (tahun) itu ada kenaikan sekitar 20 persen FDI secara umum,” jelas Berly.

PR lain yang harus dibenahi Pemerintah, lanjut Berry, terkait defisit neraca perdagangan dari sektor migas. Hal ini disebabkan konsumsi bahan bakar fosil yang meningkat tidak diimbangi dengan produksi dalam negeri. Kekurangan pasokan tersebut kemudian harus dipenuhi dengan impor migas.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

 

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS



>>Artikel Asli<<

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here