[ad_1]

Kabar tak menggembirakan datang dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tahun ini, menurut SKK Migas, target lifting (produksi) minyak mentah dan gas bumi masing-masing sebanyak 775 ribu barel per hari (bph) dan 1,25 juta bph sulit dicapai.

Dalam hitung-hitungan SKK Migas, sampai akhir tahun ini lifting minyak mentah hanya akan terealisasi 746,2 ribu bph, sedangkan realisasi lifting gas bumi sekitar 1 juta bph. Perkiraan itu mengacu pada realisasi lifting minyak mentah per 31 Oktober yang hanya mencapai 742,9 ribu bph dan gas bumi 800 ribu bph.

Target lifting migas yang meleset sebetulnya bukan hal yang mengejutkan. Dalam lima tahun terakhir, realisasi lifting migas selalu di bawah target, kecuali pada 2016 (101% dari target), itu pun karena harga minyak membubung tinggi. Harga minyak Brent dan West Texas Intermediate (WTI) saat itu melonjak 52% dan 45%.

Tahun depan, target lifting juga kemungkinan tak tercapai. Dalam APBN 2020, asumsi lifting minyak dan gas bumi dipatok 775 ribu bph dan 1,19 juta bph. Sedangkan asumsi harga minyak mentah nasional (Indonesia crude palm oil/ICP) ditetapkan US$ 63 per barel, lebih rendah dari asumsi ICP dalam APBN 2019 sebesar US$ 70 per barel. Banyak hal yang membuat target lifting selalu meleset, dari mulai harga minyak yang tidak ekonomis, sampai faktor cuaca yang mengakibatkan jadwal pengangkutan minyak di terminal penampung kerap terganggu.

Di luar itu ada masalah klasik yang menghambat pencapaian lifting migas, yaitu regulasi. Perizinan investasi hulu migas belum kondusif. Selain birokratis, perizinan dalam tahapan eksplorasi migas kurang memberikan kepastian hukum. Izinizin yang diterbitkan pemerintah pusat atau kementerian/lembaga (K/L) dan pemda sering ‘tidak nyambung’, bahkan bertolak belakang.

Tak mengherankan jika minat investor untuk berinvestasi di sektor hulu migas dalam negeri tetap rendah. Terbukti hingga akhir kuartal III-2019, investasi migas hanya terealisasi US$ 8,4 miliar dari target tahun ini US$ 14,7 miliar, atau baru tercapai 57,15%. Rendahnya minat investasi di sektor hulu migas juga tercermin pada lelang blok migas. Dari 10 blok migas yang ditawarkan tahun ini, yang laku dilelang pada tahap I hanya dua blok, yaitu Blok Anambas (lepas pantai Kepulauan Riau) dan Blok Selat Panjang (daratan Riau). Bahkan pada lelang tahap II hanya laku satu blok migas, yaitu blok West Ganal (lepas pantai Selat Makassar).

Pemerintah sedang manawarkan empat blok migas pada lelang tahap III, yakni East Gebang di Sumatera Utara, West Tanjung I di Kalimantan Tengah, Belayan I di Kalimantan Timur, dan Cendrawasah VIII di Papua. Melihat gelagatnya, ada kemungkinan lelang tahap III juga minim pemenang. Rendahnya investasi di sektor hulu migas turut dipengaruhi minimnya insentif perpajakan. Meski pemerintah telah memberikan keringanan pajak (tax allowance) dan penundaan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday), para investor menganggap insentif tersebut belum cukup atraktif. Kecuali itu, skema bagi hasil kotor (gross split) –diterapkan sejak Januari 2017 untuk menggantikan skema biaya yang dapat dikembalikan (cost recovery)– dinilai kurang menarik. Padahal, gross split diberlakukan justru untuk menjaring lebih banyak investor.

Berkaca pada kondisi tersebut, kita meminta pemerintah segera membenahi iklim investasi migas di Tanah Air. Pemerintah harus diingatkan bahwa debirokratisasi dan deregulasi investasi belum benar-benar merambah sektor migas.

Pembenahan iklim investasi sektor hulu migas harus dimulai dari perizinan. Izin-izin investasi yang tidak perlu, tumpang tindih, dan tidak memberi kepastian hukum harus dipangkas dan disederhanakan. Selain itu, pemerintah harus memberikan insentif perpajakan yang lebih masif dan luas untuk menjaring investor. Pemerintah juga sebaiknya meninjau kembali skema gross split. Jika memang tidak menarik, skema gross split bisa direvisi lagi dengan penyesuaianpenyesuaian yang lebih fleksibel, sesuai aspirasi para investor.

Misalnya besaran bagi hasil ditentukan di depan, bukan setelah cadangan minyak ditemukan. Investor pun perlu diberi kebebasan memilih skema gross split atau cost recovery.

Menjadikan iklim investasi migas lebih atraktif harus menjadi prioritas pemerintah. Bukan apa-apa, setiap negara kini berlomba-lomba menarik investor migas. Negara yang menawarkan iklim investasi paling atraktiflah yang akan berhasil menjaring investor dan meningkatkan produksi migas nasionalnya. Tanpa kehadiran investor, produksi migas nasional akan terus menurun. Padahal, penurunan lifting migas adalah ancaman bagi ketahanan energi nasional. Dengan produksi migas yang minim, Indonesia akan terus mengimpor minyak dan bahan bakar minyak (BBM).

Alhasil, harga BBM di dalam negeri mudah melonjak saat harga minyak mentah dunia menguat. Rendahnya lifting migas juga akan menggerogoti fundamental ekonomi nasional. Tingginya impor minyak dan BBM mengakibatkan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) makin lebar dan neraca perdagangan terus defisit, sehingga nilai tukar rupiah mudah bergejolak.

Jika rupiah melemah, ekonomi domestic rentan diterjang inflasi barang impor (imported inflation). Daya beli masyarakat akan menurun. Subsidi BBM akan membengkak. Ekspansi fiskal APBN makin terbatas. Itu artinya, angka kemiskinan dan pengangguran bakal melonjak.



[ad_2]

>>Artikel Asli<<

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here