[ad_1]

LIMA PULUH – Realitasonline | Pengurus Besar Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Batubara (PB.GEMKARA) tetap komit untuk mengawal jalannya pemerintahan Kabupaten Batubara, tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran hukum dan peraturan ,termasuk tindakan penyimpangan oknum birokrasi pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas KKN.

Hal ini disampaikan oleh Ketua umum PB.
Gemkara Drs Khairul Muslim, melalui Cellulernya kepada Realitas, Minggu (24/11)
pagi ,menanggapi banyaknya pertanyaan wartawan seputar Batubara .

“Masyarakat yang melakukan pengawasan
atau melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan managemen pemerintahan dan
pelaksanaan proyek pembangunan sangat dibutuhkan agar uang rakyat betul-betul
dilaksanakan tidak dikorup”, katanya.

Namun menurutnya , kritikan,  koreksi dilakukan dengan bijak tidak
menimbulkan fitnah sehingga merugikan pribadi dan keluarga oknum
pejabat.Terlebih-lebih dapat menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

“Ada prinsip transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan program kegiatan atau proyek
pembangunan.Transparansi dan akuntabilitas itu sebagai wujud dari kepatuhan
terhadap regulasi (peraturan) yang berlaku”, kata Wartawan senior
kelahiran Simpang Dolok Kabupaten Batubara ini.

“Bila memang ada dugaan pelaksanaan
proses pengadaan jasa dan tender proyek tentunya , ini menjadi domain atau
komptensi aparat penegak hukum (kepolisian,kejaksaan).Masyarakat tinggal
melaporkannya dengan bukti-bukti yang ada”, papar nya.

Menurut Khairul Muslim, sangat mudah
menelusuri jika memang ada penyimpangan proyek karena ada proses
,prosedur,mekanisme yang wajib dilalui setiap pelaksanaan proyek sampai
akhirnya proyek itu , fisiknya sudah selesai.

“Menanggapi pembangunan pendopo rumah
dinas Bupati Batubara bernilai Rp.678 juta yang berlokasi di komplek perumahan
karyawan PT.Inalum , Gemkara memandang bahwa fasilitas kediaman (rumah dinas)
resmi Bupati semestinya harus ada.Saat ini kantor Bupati yang representatif dan
rumah dinas Bupati Batubara belum ada sejak Batubara dipimpin OK.Arya
Zulkarnain. Ini jelas merupakan kesalaham Bupati dan anggota Legislatif
terdahulu”, katanya.

“Sehingga kita sangat prihatin dengan
kondisi Batubara saat ini yang tidak memiliki kantor Bupati dan rumah dinas
Bupati”, tambahnya.

Makanya Gemkara menilai, pendopo yang dibangun
di rumah kediaman sementara Bupati Batubara di Tanjung Gading sangat wajar
karena dapat digunakan untuk lebih meningkatkan efektifitas pelayanan dan
managemen Pemkab Batubara.

“Kita bisa merasakan dengan kondisi rumah
kediaman sementara Bupati saat ini (meminjam salah satu bangunan rumah karyawan
PT.Inalum)”, kata Khairul Muslim .

Masih menurut Khairul Muslim, ini sangat
terpaksa dilakukan oleh Bupati Zahir karena situasi.

“Saya tahu betul pak Bupati kita ini
punya marwah ,namun karena situasi terpaka dia lakukan . Lagipula rumah dinas
sementara bupati saat ini sebenarnya dirasakan kurang memadai untuk menunjang
kinerja,efektifitas, produktivitas pelaksanaan pemerintahan,pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan”, katanya.

“Pak Bupati beserta keluarga tentunya
membutuhkan fasilitas kediaman yang cukup memadai, bukan meminta rumah dinas
yang mewah. Apalagi saat ini Bupati menguras pemikiran dan energi yang besar
untuk memacu dan mempercepat pembangunan untuk kesejateraan masyarakat”,
lanjutnya.

Jadi Gemkara menilai pembangunan pendopo rumah
dinas Bupati bukan kebijakan yang kontra produktif, bukan penghamburan uang
rakyat. Ada kebutuhan sangat mendesak demi peningkatan pelayanan publik dalam
pembangunan pendopo rumas dinas Bupati Batubara.

“Persoalan ada tudingan mubazir karena
pendopo dibangun di lokasi tanah tidak permanen milik pemerintah, menurut
Gemkara hal itu tergantung dari sudut pandang mana. Kalau kita berfikir jernih,
tidak berfikir jelek pasti pembangunan pendopo itu sangat positif”, kilahnya.

Khairul muslim mengajak masyarakat harus
mengetahui secara mendalam situasi psikologis, sosiologis dan keadaan
pemerintahan Kabupaten Batubara sejak kepemimpinan Batubara ditinggalkan
OK.Arya Zulkarnain.

“Karenya, Gemkara mendukung dan membeck-up
tekad Bupati Batubara Zahir untuk mempercepat pembangunan Kantor Bupati dan
Kantor Pemerintahan Batubara yang representatif dalam satu lokasi
strategis”, katanya.

Gemkara minta kearifan masyarakat semua jangan
sampai ada gangguan terhadap program kebijakan Bupati untuk membangun Batubara.

“Kan ada evaluasi kinerja Pemkab Batubara
dalam setahun yang dilakukan oleh institusi negara seperti Legislatif, BPKP ,
BPK. dan seterusnya jika memang ada temuan hukum maka menjadi kompetensi aparat
penegak hukum.

Jadi,tunggu saja jangan membuat heboh membuat
keruh suasana,membuat resah.Masyarakat Batubara mesti menjaga situasi sehingga
invesatasi besar-besaran yang saat ini di Batubara dapat dinikmati
masyarakat”, pinta Khairul Muslim .

“Gemkara sebagai lembaga yang berjuang
mati-matian mendirikan Kabupaten Batubara tidak mau ,tidak rela bila
pembangunan terganggu,terhambat lantaran ada kepentingan tertentu dan sesaat.
Disisi lain Gemkara juga wajib mengawasi pembangunan itu agar tidak menyimpang
dan merugikan rakyat.Kita pastikan Gemkara melakukan kontrol terhadap jalannya
roda pemerintahan dan pembangunan dengan cara-cara santun, beradab dan
bermartabat”, kata nya mengakhiri. (HG)

[ad_2]

>>Artikel Asli<<

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here