Pembangunan PLTU di kawasan Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu tidak berjalan mulus. Sejumlah lembaga peduli lingkungan mengajukan gugatan terkait izin lingkungan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu.

Menanggapi gugatan ini, PT TLB sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung juga telah mengajukan diri menjadi pihak Tergugat II Intervensi pada perkara yang terdaftar di Kepaniteraan PTUN Bengkulu di bawah register perkara No: 112/G/LH/2019/PTUN.BKL.

PT TLB melalui kuasa hukumnya dari Kantor Immanuel Sianipar & Co, Majelis Hakim PTUN Bengkulu, pada persidangan tanggal 26 November 2019, telah mengeluarkan Putusan Sela yang pada intinya mengabulkan permohonan Kuasa Hukum PT TLB menjadi pihak (Tergugat II Intervensi) dalam perkara yang telah bergulir sejak Juli 2019 dengan pihak Tergugat I Gubernur Bengkulu dan Tergugat II OSS atau Layanan Perizinan Berbasis Online, yang saat ini sudah memasuki tahap pembuktian.

Immanuel Sianipar, selaku Kuasa Hukum PT TLB menyatakan, permohonan intervensi yang diajukan sudah dikabulkan majelis hakim PTUN. Sebagai perusahaan penanaman modal asing, principal kami telah mengikuti semua aturan dan proses perizinan yang berlaku di Indonesia. Melalui upaya hukum ini, mereka mengharapkan adanya kepastian sekaligus perlindungan hukum.

“Proyek yang dijalankan PT TLB termasuk salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Bengkulu dan Indonesia,” tegas SIanipar.

Tim kuasa Hukum PT TLB lainnya, Ernest Pangihutan Sagala dan Errio Ananto Putra menambahkan, PT TLB sejak berdiri dan menanamkan investasinya di Indonesia telah melakukan kewajibannya di bidang perizinan, sehingga sangat wajar apabila para stakeholder yang terlibat dalam proses penerbitan perizinan milik PT TLB, turut mendukung upaya PT TLB dalam mempertahankan haknya di tengah proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

 



>>Artikel Asli<<

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here