Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
DUNIAENERGI.COM – Publik ramai sudah tau bahwa Pertamina memang menghadapi resiko keuangan yang tidak ringan bahkan cenderung berat.
Terutama sekali berasal dari utang Pertamina yang sekarang mencapai 809 triliun rupiah, peringkat sebagian utang pertamina sudah menurun.
Ada beberapa hal yang membuat pertamina akan menghadapi risiko keuangan diantaranya ;
Baca Juga:
Prabowo Hentikan Sementara Bangun Bendungan, Wamenkeu: Bukan Berarti yang Sebelumnya Salah
Prabowo Subianto Perintahkan Jaksa Agung dan Seluruh Jaksa Fokus Tindak Kasus Perizinan yang Tak Sah
1. Banyaknya proyek proyek Pertamina yang dibiayai dengan utang dalam mata uang asing terutama global bond.
2. Adanya depresiasi mata uang rupiah dan stabilitas harga minyak mentah yang kurang terprediksi dengan baik.
3. Ada masalah geopolitik seperti perang Rusia Ukraina yang menggangu proyek strategis seperti proyek kilang Tuban dll.
Namun keputusan membentuk direktorat menanjemen resiko harus dipersiapkan secara matang dan jangan terburu buru.
Baca Juga:
Penjelasan Bapanas Soal Keputusan Indonesia Stop Impor Beras Picu Harga di Pasar Internasional
Diperiksa KPK, Mantan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati Tak Beri Komentar Soal Pemeriksaannya
Karena ini adalah direktorat strategis.
Bayangkan nanti semua orang harus melapor dan seijin direktur risiko jika mengambil utang, merencanakan proyek, pelaksanaannya dan evaluasi proyeknya.
Ini tentu sudah mengambil separuh peran direktur utama.
Selain itu direktorat risiko akan merekrut ratusan orang untuk seluruh holding sub holding.
Baca Juga:
Dorong Jadi Class Company, Menteri BUMN Erick Thohir Dukung MIND ID Lakukan Aksi Korporasi IPO
Wamentan Sudaryono Langsung Berikan Solusi Soal Harga Pupuk yang Tembus Rp300 Ribu per Kwintal
IHSG Tumbuh di Tengah Optimisme Pasar, CSA Index Januari 2025 Fokus pada Kebijakan Fiskal
Yang akan menjabat sebagai Dirut, Wadirut, Dewan Komisaris, Komisaris, dan jabatan tinggi lainnya dalam direktorat tersebut.
Ini tentu harus diseleksi dengan cermat agar nanti lembaga ini mempuni.
Selain itu juga direktorat baru pasti memerlukan dana yang besar karena adanya jabatan tinggi baru dan fasilitas lainnya dalam jabatan tersebut.
Semuanya harus direncanakan dengan baik.
Aspek politik yang juga harus diperhitungkan adalah pemerintahan sedang dalam transisi.
Prabowo-Gibran Presiden dan Wakil Presiden terpilih pasti memperhatikan dengan cermat perkembangan Pertamina.
Karena Pertamina memiliki ikatan sangat kuat dengan APBN yakni subsidi dan kompensasi yang mendekati 500 an triliun.
Jadi jika direktorat ini benar dibentuk nantinya, tentu saja Prabowo Gibran akan memberikan perhatian.
Sebab ini sangat berkaitan dengan ketahanan energi, ketahanan nasional, ketahanan APBN dan keselamatan rakyat ke depan.
Jadi ojo kesusu, ini harus alon alon alon asal kelakon dan menunggu petunjuk.***
