Bahas Harga Gas untuk Industri, Presiden Jokowi Kumpulkan Sejumlah Menteri Ekonomi di Istana

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 8 Juli 2024 - 14:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Facebook.com/@Presiden Joko Widodo)

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Facebook.com/@Presiden Joko Widodo)

DUNIAENERGI.COM – Presiden RI Jokowi mengumpulkan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang

Tujuannya untuk membahas keberlanjutan dari kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri.

Evaluasi tersebut utamanya terkait
dengan sisi penerimaan negara, karena benefit yang diterima industri dari penyesuaian HGBT dinilai tidak seimbang.

Jika dibandingkan dengan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan.

Kementerian ESDM mencatat penerapan kebijakan harga gas tertentu itu berdampak pada pengurangan penerimaan negara sebesar Rp29,39 triliun dalam periode 2021-2022.

Kebijakan HGBT sebesar 6 dolar AS per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020, bagi tujuh kelompok industri

Yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Kebijakan Harga Gas Murah Bagi 7 Kelompok Industri akan Berlanjut

Sebelumynya, menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Mei lalu, menyatakan bahwa kebijakan HGBT atau harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri akan dilanjutkan.

Sementara itu, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menilai perluasan HGBT untuk seluruh sektor industri tidak membebani APBN dan mengurangi penerimaan negara.

Karena kebutuhan gas untuk industri hanya 30 persen dari total suplai gas nasional.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Oleh karenanya, Menperin meminta Program HGBT dapat diperluas untuk seluruh 24 sub sektor industri manufaktur.

Program HGBT yang berjalan sejak 2020 itu, kata Agus, memiliki dampak berganda tiga kali lipat kepada industri, baik investasi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja.

Presiden Jokowi Evaluasi Kebijakan Harga Gas Murah Bagi Industri

Sejumlah menteri yang terlihat hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

“Rapat harga gas,” kata Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab singkat pertanyaan media di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengevaluasi kebijakan HGBT.

“Juli-Agustus ini kami evaluasi secara keseluruhan untuk disampaikan ke Presiden. Nanti akan diputuskan oleh Presiden,” kata Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin, beberapa waktu lalu.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisidn.com dan Infobumn.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Harianindonesia.com dan Hellodepok.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Kali Ini KPK Panggil Hasto Kristiyanto Sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi DJKA, Bukan Kasus Harun Masiku
Kami Mengucapkan Selamat Bertugas kepada Bapak Sudaryono Sebagai Wakil Menteri Pertanian RI
Termasuk Sudaryono dan Thomas Djiwandono, Presiden Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Saksi Termasuk Ditjen Bea Cukai dalam Kasus Importasi Gula PT SMIP
3 Tersangka Ini Diserahkan Kejagung kepada JPU Kejati Jakarta Selatan, Kasus Tata Niaga Timah
PPNS Ditjen Minerba Serahkan Kasus Hukum Penambangan Bijih Emas Tanpa Izin di Ketapang, Kalbar Kepada Kejaksaan
OJK Berhasil Ungkap Penyalahgunaan Dana Investor yang Dititipkan ke Influencer Ahmad Rafif Raya
Kasus Korupsi Pekerjaan Retrofit Sistem Sootblowing PLTU Bukit Asam pada PLN, KPK Tahan 3 Tersangka
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 19 Juli 2024 - 22:09 WIB

Kali Ini KPK Panggil Hasto Kristiyanto Sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi DJKA, Bukan Kasus Harun Masiku

Kamis, 18 Juli 2024 - 14:52 WIB

Kami Mengucapkan Selamat Bertugas kepada Bapak Sudaryono Sebagai Wakil Menteri Pertanian RI

Kamis, 18 Juli 2024 - 13:42 WIB

Termasuk Sudaryono dan Thomas Djiwandono, Presiden Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju

Sabtu, 13 Juli 2024 - 08:55 WIB

3 Tersangka Ini Diserahkan Kejagung kepada JPU Kejati Jakarta Selatan, Kasus Tata Niaga Timah

Kamis, 11 Juli 2024 - 10:41 WIB

PPNS Ditjen Minerba Serahkan Kasus Hukum Penambangan Bijih Emas Tanpa Izin di Ketapang, Kalbar Kepada Kejaksaan

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:44 WIB

OJK Berhasil Ungkap Penyalahgunaan Dana Investor yang Dititipkan ke Influencer Ahmad Rafif Raya

Rabu, 10 Juli 2024 - 08:59 WIB

Kasus Korupsi Pekerjaan Retrofit Sistem Sootblowing PLTU Bukit Asam pada PLN, KPK Tahan 3 Tersangka

Selasa, 9 Juli 2024 - 10:59 WIB

Daftar Lengkap 5 Bidang Tanah dan Bangunan di Jakarta milik Harvey Moeis yang Disita Kejaksaan Agung

Berita Terbaru