Dukung Peningkatan Produksi Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional Sikapi Kondisi Pangan Global

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 26 Juni 2024 - 08:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi. (Dok. Tim Komunikasi Bapanas)

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi. (Dok. Tim Komunikasi Bapanas)

DUNIAENERGI.COM – Peningkatan produksi dalam negeri selalu menjadi poin yang konsisten didorong ole Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mendorong adanya peningkatan produksi pangan pokok strategis yang bersumber dari dalam negeri.

Ia mempertimbangkan kondisi harga pangan global yang belakangan ini mulai menunjukan tren eskalasi diiringi pelemahan nominal kurs rupiah terhadap dollar.

Menilik data di The FAO Food Price Index (FFPI), pada Mei 2024 indeks harga pangan naik 1,1 poin menjadi 120,4 poin.

Di bulan sebelumnya indeks tercatat di 119,3 poin. Sementara di awal 2024, indeks masih berada di 117,7 poin.

FFPI sendiri adalah pengukuran perubahan harga bulanan lingkup internasional untuk sejumlah komoditas pangan.

Indeks ini terdiri dari rerata harga 5 komoditas, antara lain sereal, minyak nabati, produk susu, daging, dan gula.

“Kita harus fokus ke produksi dalam negeri. Ini waktunya kita lakukan peningkatan produksi. Apalagi kurs dollar saat ini sedang tinggi, di atas Rp 16.400 per dollar,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/6/2024).

“Kita sangat ingin efek ekonomi dari importasi tidak hanya di negara mitra melulu, tapi kembali lagi ke Indonesia,” imbuhnya, dikutip Pangannnews.com

Tingkatkan Produksi Pangan Dalam Negeri

“Jadi kalau kita setiap bulannya bisa tanam lebih dari 1 juta hektar sawah padi, itu ekuivalen 2,5 juta beras, negara kita aman,” kata Arief Prasetyo Adi.

“Selanjutnya kita tinggal intensifikasi, mau berapa dinaikan rata-rata produksi per hektarnya.”

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Kemudian ditambah ekstensifikasi, ini tentunya perlu infrastruktur teknologi pertanian.”

“Di pasca panen juga perlu disiapkan. Meningkatkan produksi itu sangat bisa,” kata Arief.

Seperti arahan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa ketersediaan air merupakan hal yang pokok, jadi kalau padi itu harus ada airnya.

Untuk itu, pemerintah secara bertahap menyiapkan 61 waduk dan embung demi pastikan air selalu ada diiringi dengan normalisasi saluran air.

“Lalu juga benih yang berkualitas baik dan pupuk yang berimbang tepat jumlah dan waktu,” sambungnya.

Menurut FAO, pada 2025, diperkirakan sebanyak 1.800 juta orang akan tinggal di negara atau wilayah dengan kelangkaan air dengan kategori ‘absolut’ (kurang dari 500 m3 per tahun per kapita).

Selanjutnya diperkirakan dua pertiga populasi dunia berada dalam kondisi kelangkaan air berkategori ‘stres’ (antara 500 sampai 1.000 m3 per tahun per kapita).

Perkuat Stok Cadangan Pangan Pemerintah

Apabila peningkatan produksi dalam negeri berhasil diterapkan, tentunya pemerintah bisa kian memperkuat stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Ini karena dalam kondisi apapun, jumlah stok CPP harus senantiasa mampu menopang berbagai program intervensi pemerintah ke pasar dan masyarakat.

“Jadi hari ini Badan Pangan Nasional tentunya menyiapkan CPP, baik dari dalam maupun luar negeri. Ini semua demi CPP.”

“Jadi kenapa kita melakukan importasi, itu semata-mata untuk CPP. Tapi adanya importasi tidak berpengaruh buruk ke harga petani kita.”

“Karena pemerintah terus pantau dan jaga di semua level rantai pasok kita, baik harga di produsen, pedagang, maupun konsumen,” ungkap Arief.

“Ada panen atau tidak ada panen, El Nino atau La Nina, Badan Pangan Nasional tentunya menugaskan Bulog untuk menyiapkan CPP.”

“Saat ini stoknya sekitar 1,8 juta ton untuk beras. Beberapa negara malah sudah menyiapkan sampai setahun, bahkan sampai 2 tahun untuk CPP-nya.”

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Ambisi kita kan mau menjadi lumbung pangan dunia. Saya optimis bahwa ini harus kita petakan bersama-sama. Jadi tidak boleh kalah dengan negara lain,” tegasnya.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Perlu Adanya Semacam Blue Print Lahan Produksi Pangan

“Ke depan semua stakeholder pangan perlu menyepakati adanya semacam blue print begitu ya. Kita detailkan satu per satu.”

“Kalau perlu koordinat lokasi lahan mana yang produktif untuk padi, mana untuk jagung. Lalu mana yang tidak produktif, mana lahan yang pasar surut.”

“Itu dari sisi lahan saja dan dilakukan proteksi, jangan ada alih lahan. Jadi lahan yang produktif bisa disecure,” pungkas Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisidn.com dan Mediaemiten.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Apakabarnews.com dan Cantik24jam.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

 

Berita Terkait

Airlangga Hartarto Merespons Wacana Prabowo – Gibran akan Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB
Beri Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun, Ini Syarat yang Diajukan Menkeu Sri Mulyani
Beri Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun, Ini Syarat yang Diajukan Menkeu Sri Mulyani
Soal Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak pada Semester I – 2024, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani Indrawati
Kompetensi SDM Sektor Keuangan Meningkat, Perlindungan Konsumen Diperkuat melalui RSKKNI
Sri Mulyani Sebut Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB
OJK Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM Lewat RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan
DPR Beri Tanggapan Keras Terkait Pengajuan PNM Sebesar Rp10 Triliun oleh LPEI, BUMN di Bawah Kemenkeu
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:26 WIB

Airlangga Hartarto Merespons Wacana Prabowo – Gibran akan Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB

Kamis, 11 Juli 2024 - 15:29 WIB

Beri Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun, Ini Syarat yang Diajukan Menkeu Sri Mulyani

Rabu, 10 Juli 2024 - 14:47 WIB

Beri Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun, Ini Syarat yang Diajukan Menkeu Sri Mulyani

Selasa, 9 Juli 2024 - 13:25 WIB

Soal Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak pada Semester I – 2024, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani Indrawati

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:36 WIB

Kompetensi SDM Sektor Keuangan Meningkat, Perlindungan Konsumen Diperkuat melalui RSKKNI

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:11 WIB

Sri Mulyani Sebut Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB

Selasa, 9 Juli 2024 - 01:54 WIB

OJK Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM Lewat RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan

Kamis, 4 Juli 2024 - 13:59 WIB

DPR Beri Tanggapan Keras Terkait Pengajuan PNM Sebesar Rp10 Triliun oleh LPEI, BUMN di Bawah Kemenkeu

Berita Terbaru