Retno Marsudi Jadi Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Urusan Air, Atasi Kegagalan Tangani Air dan Sanitasi

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 14 September 2024 - 13:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. (Dok. Kemlu.go.id)

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. (Dok. Kemlu.go.id)

DUNIAENERGI.COM – Saat ini, 2,1 miliar orang tak memiliki akses ke layanan air minum yang dikelola secara aman dan 4,5 miliar tidak memiliki akses ke layanan sanitasi yang aman.

Kegagalan menangani masalah air dan sanitasi tak hanya melemahkan aspek pembangunan berkelanjutan yaitu masyarakat, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Namun juga berdampak pada kelangsungan perdamaian, pembangunan, dan HAM.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan hal tersebut dalam siaran Kementerian Luar Negeri RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat. (14/9/2024).

Retno menyebutkan perannya mendatang sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres untuk Urusan Air.

“Beberapa mandat yang diberikan kepada saya antara lain memperkuat kemitraan dan upaya bersama untuk memajukan agenda air.”

“Termasuk tindak lanjut hasil UN Water Conference tahun 2023,” ucap Retno

Ia juga diamanahi meningkatkan kerja sama dunia dan sinergi antara proses internasional dalam mendukung target air internasional.

Termasuk SDG 6 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Selain itu, tugas-tugas utama lainnya adalah memperjuangkan masalah air supaya menjadi agenda politik utama.

Baik di dalam maupun luar PBB serta memobilisasi aksi dan sumber pendanaan guna menangani krisis air dunia dan mendorong pemenuhan target terkait air.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Ia mengatakan bahwa peran barunya tersebut akan diemban mulai 1 November 2024, setelah tanggung jawabnya sebagai menteri luar negeri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo.

Menyoroti peran barunya tersebut menjadikannya orang Indonesia paling pertama yang ditunjuk sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB dan orang pertama yang menjabat sebagai utusan khusus untuk isu air.

Menurut Retno, penunjukannya sebagai Utusan Khusus PBB telah melalui konsultasi dengan Presiden Jokowi yang memberi restu untuknya mengemban tugas barunya tersebut.

“Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memberikan dukungan penuh atas penunjukan ini,” kata Retno, menambahkan.

Retno turut memastikan, pengalamannya sebagai diplomat hampir 40 tahun dan sebagai menteri luar negeri selama 10 tahun akan ia manfaatkan semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas di tingkat PBB tersebut.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Ekbisindonesia.com dan Ekonominews.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media On24jam.com dan Pontianak24jam.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News.

Berita Terkait

Kejagung Ungkap Peran tersangka ASB Selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas, Kasus Importasi Gula
Kasus Penambangan Emas Ilegal, ESDM Ajukan Kasasi ke MA atas Vonis Bebas PN Pontianak Warga Tiongkok
Sebanyak 80 Persen Pejabat Dirotasi, Menkomdigi Meutya Hafid Beberkan Sejumlah Alasannya
Hampir Seluas Jakarta, Lahan di Wilayah Katingan, Kalteng Rusak Termasuk Akibat Penambangan Emas Ilegal
Vonis Bebas PN Pontianak dalam Kasus Penambangan Ilegal oleh Warga Tiongkok, Kejagung Beri Tanggapan
Kasus Dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin, Komisi Yudisial Tanggapi Vonis Bebas WNA Tiongkok
Prabowo Subianto Perintahkan Jaksa Agung dan Seluruh Jaksa Fokus Tindak Kasus Perizinan yang Tak Sah
Diperiksa KPK, Mantan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati Tak Beri Komentar Soal Pemeriksaannya
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 07:39 WIB

Kejagung Ungkap Peran tersangka ASB Selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas, Kasus Importasi Gula

Selasa, 4 Februari 2025 - 08:59 WIB

Kasus Penambangan Emas Ilegal, ESDM Ajukan Kasasi ke MA atas Vonis Bebas PN Pontianak Warga Tiongkok

Senin, 3 Februari 2025 - 11:44 WIB

Sebanyak 80 Persen Pejabat Dirotasi, Menkomdigi Meutya Hafid Beberkan Sejumlah Alasannya

Rabu, 29 Januari 2025 - 07:38 WIB

Hampir Seluas Jakarta, Lahan di Wilayah Katingan, Kalteng Rusak Termasuk Akibat Penambangan Emas Ilegal

Sabtu, 18 Januari 2025 - 11:20 WIB

Vonis Bebas PN Pontianak dalam Kasus Penambangan Ilegal oleh Warga Tiongkok, Kejagung Beri Tanggapan

Sabtu, 18 Januari 2025 - 10:08 WIB

Kasus Dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin, Komisi Yudisial Tanggapi Vonis Bebas WNA Tiongkok

Selasa, 14 Januari 2025 - 07:50 WIB

Prabowo Subianto Perintahkan Jaksa Agung dan Seluruh Jaksa Fokus Tindak Kasus Perizinan yang Tak Sah

Jumat, 10 Januari 2025 - 19:52 WIB

Diperiksa KPK, Mantan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati Tak Beri Komentar Soal Pemeriksaannya

Berita Terbaru