Program Swasembada Energi Desa Jadi Prioritas, PLN Diminta Reformasi Data

PEMERINTAH Indonesia tengah mempercepat realisasi program swasembada energi berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) di desa-desa, dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kekesalannya karena menerima data yang tidak sinkron dari internal kementerian dan PT PLN (Persero).

“Hitungan kami sekitar 5.600 desa yang harus ditangani. Tapi PLN menyebut 10 ribu desa. Mana yang benar ini?” tegas Bahlil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI pada Rabu (2/7/2025),

Ketidaksesuaian data tersebut dinilai sangat krusial karena menyangkut akurasi perencanaan anggaran negara dan efektivitas implementasi program energi desa berbasis energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Sebagai mantan Menteri Investasi, Bahlil menekankan pentingnya kesinambungan antara kebijakan fiskal, roadmap energi nasional, dan kapasitas teknis PLN dalam menyokong kebijakan Presiden.

PLN Diminta Transparan dan Efisien dalam Menyusun Roadmap Energi Desa

Menurut Bahlil, pemerintah tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan lama yang bergantung pada jaringan listrik pusat yang terhubung dari kota-kota besar.

“Presiden Prabowo telah mengarahkan agar desa-desa yang belum memiliki akses listrik harus segera dialiri PLTS lokal,” jelas Bahlil.

Kebijakan tersebut dinilai lebih efisien dari sisi anggaran dan lebih cepat diterapkan, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Model PLTS lokal memungkinkan desa mandiri energi tanpa menunggu interkoneksi dari pusat kabupaten atau kota yang memerlukan biaya besar dan waktu panjang.

Di sisi lain, PLN diminta tidak hanya bertindak sebagai operator, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam melakukan analisa berbasis data real-time dan memberikan laporan akurat kepada kementerian.

Bahlil bahkan menegaskan bahwa baik Dirjen EBTKE maupun Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo harus segera menghadap dan memberikan klarifikasi terkait angka-angka tersebut.

“Kalian habis ini ketemu sama saya. Masih mau jadi dirjen kau? Kurang ajar kalian ini,” ujarnya dalam rapat, mengindikasikan frustrasi atas lambatnya respons birokrasi energi nasional.

Pembiayaan PLTS Desa Akan Difokuskan Melalui Skema Fiskal Kementerian ESDM

Selama ini, anggaran untuk program elektrifikasi desa berbasis PLTS sering kali dimasukkan sebagai bagian dari anggaran PLN, bukan anggaran negara yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Menurut Bahlil, hal ini menimbulkan miskomunikasi antara fungsi negara dan fungsi korporasi PLN dalam pelaksanaan proyek.

“Selama ini dianggap itu anggaran PLN. Padahal itu anggaran negara. Ke depan, anggarannya akan ditempatkan langsung melalui ESDM,” jelas Bahlil.

Dengan demikian, proses penganggaran dapat disesuaikan langsung dengan rencana prioritas pemerintah pusat, dan dapat dikawal melalui mekanisme APBN.

Pendekatan fiskal ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi serta transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Kementerian Keuangan akan dilibatkan sebagai lembaga pembiayaan utama, sementara eksekusi lapangan tetap dilakukan oleh PLN atau mitra kontraktor melalui tender terbuka.

Hal ini memberikan peluang bagi investor swasta dan perusahaan energi terbarukan untuk ikut serta dalam percepatan elektrifikasi desa dengan pendekatan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).

Peluang Investasi Terbuka untuk Sektor Energi Terbarukan di Desa

Seiring dengan target 5.600 desa swasembada energi, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan investor swasta, BUMDes, dan startup energi.

Pembangunan PLTS skala desa dinilai menjadi sektor strategis yang ramah investasi, rendah risiko, dan memiliki dampak ekonomi lokal yang tinggi.

“Pembangunan energi berbasis PLTS dapat mendorong perekonomian desa, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan energi nasional,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu.

Selain itu, sektor ini juga dianggap bankable oleh lembaga keuangan karena memiliki skema revenue stream yang tetap dan didukung subsidi pemerintah.

Investor institusi seperti IFC, ADB, dan sovereign wealth fund seperti INA disebut memiliki minat untuk masuk ke proyek energi hijau skala mikro di Indonesia.

Sebagai bagian dari transisi energi global, proyek elektrifikasi desa juga dapat masuk dalam klasifikasi ESG investment (environmental, social, and governance) yang sangat diminati pasar internasional.

Pemerintah juga tengah menyiapkan platform digital pemetaan kebutuhan desa, dengan sistem open data yang dapat diakses oleh investor untuk transparansi dan efisiensi.

Sinergi Pemerintah dan PLN dalam Akselerasi Ketahanan Energi dan Pangan

Program ini juga terkait langsung dengan stabilitas pasokan pangan nasional, karena sebagian besar desa yang belum terlistriki juga merupakan sentra produksi pertanian dan perikanan.

Bapanas (Badan Pangan Nasional) menyambut baik inisiatif ini karena akses energi akan memperkuat rantai pasok, sistem irigasi, pendingin hasil panen, dan produktivitas pangan lokal.

“Energi adalah prasyarat dasar dari ketahanan pangan. Kami siap bersinergi dengan ESDM dan PLN,” ujar Arief Prasetyo Adi, Kepala Bapanas.

Dengan dukungan lintas sektoral, proyek elektrifikasi desa bukan hanya menjadi isu energi, tetapi juga menjadi pilar pembangunan ekonomi desa berkelanjutan.

Seiring meningkatnya fokus dunia terhadap dekarbonisasi dan target net zero emission 2060, langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin transisi energi di kawasan Asia Tenggara.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infopeluang.com dan Ekonominews.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Lingkarin.com dan Kontenberita.com.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hallokaltim.com dan Apakabarbogor.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center